TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
TAHUN 1800-1830
Disusun untuk memenuhi tugas Sejarah
Indonesia Baru II
Dosen Pengampu: Drs. Jayusman, M. Hum
Disusun Oleh:
1.
Liliany
Ratna Pramesti (3101412022)
2.
Muhamad
Kholid (3101412026)
3.
Ithfa
Harum Eka Pratiwi (3101412030)
4.
Anjani
(3101412035)
5.
Dian
Utoro aji (3101412050)
Rombel 3A
PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita
semua, sehingga berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah Terbentuknya Pemerintahan Hindia Belanda
Tahun1800-1830.
Makalah ini membahas
tentang Terbentuknya Pemerintahan
Hindia Belanda Tahun1800-1830 yang pembahasan secara lengkap
diuraikan dan di jelaskan dalam makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini,
penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih
pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini
sehinggga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Dan tidak lupa
juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jayusman selaku dosen pengampu mata
kuliah Sejarah Indonesia
Baru II yang telah membimbing kami.
Kami menyadari bahwa
makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari
semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan
makalah ini.
Dalam penyusunan makalah ini penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri
maupun kepada pembaca umumnya.
Semarang,
September 2013
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR........................................................................................................(i)
DAFTAR ISI.....................................................................................................................(ii)
1. BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang......................................................................................(1)
B. Rumusan
Masalah.................................................................................(1)
C. Tujuan
Penulisan...................................................................................(1)
2.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Masa
Pemerintahan Daendels......................................................
B.
Masa
Pemerintahan Raffles.......................................................
C.
Munculnya
Dualisme Politik dan Ekonomi di Indonesia........
D.
Indonesia
di Bawah Komisaris Jendral..................
E.
3. BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................
B. Saran..................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Pada abad pertengahan 18 VOC mengalami
kejayaan tetapi VOC akhirnya mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh:
1)
Banyak
korupsi dikalangan pembesar VOC
2)
Banyak
mengelurkan biaya perang
3)
Kalah
bersaing dengan kongsi dagang lain.
Pada tahun
1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil
merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang
disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka
Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda,
Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada
waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.
Setelah VOC
dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang
dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische
Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur
Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral
Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.
B. RUMUSAN MASALAH
1.
Bagaimana Masa Pemerintahan Daendels?
2.
Bagaimana Masa Pemerintahan Raffles?
3.
Bagaimana munculnya Dualisme Politik dan Ekonomi di
Indonesia ?
4.
Bagaimana Indonesia di bawah Komisaris Jendral ?
5.
Apa
sajakah pemberontakan yang terjadi sebagai reaksi terhadap pemerintahan
colonial?
C. TUJUAN PENULISAN
1.
Mengetahui Masa Pemerintahan Daendels.
2.
Mengetahui Masa Pemerintahan Raffles.
3.
Menganalisis munculnya Dualisme Politik dan Ekonomi
di Indonesia.
4.
Mengetahui bagaimana Indonesia pada saat di bawah
Komisaris Jendral.
5.
Menyebutkan
pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
RUNTUHNYA VOC DAN PENDIRIAN
PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
VOC adalah kongsi
dagang Belanda di ndonesia yang didirikan oleh Heeren XVII pada 25 Maret 1602. Namun seiring berjalanya waktu
peranan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang melainkan bergeser menjadi wakil
pemerintahan Belanda di Indonesia. Sebagai wakil pemerintahan belanda VOC
memiliki banyak hak istimewa yang di sebut hak oktroi yaitu diantaranya adalah
hak untuk mencetak mata uang, membentuk tentara dan mendirikan benteng,
mengadakan perjanjian dengan raja-raja peibumi, danbanyak hak istimewa lainya.
Namun seiring semakin besarnya daerah yang di kuasai VOC
semakin sulit mengontrol daerah-daerahnya oleh karena itu keadaan VOC semakin
memburuk banyak pegawai yang korupsi dan di temukan banyak
kecurangan-kecurangan lain yang ada di tubuh VOC namun VOC masih menyembunyikan
kebarngkrutanya ini dari pemerintahan Belanda.
VOC sendiri sudah hampir gulung tikar. Selama Perang Inggris
IV Indonesia semakin terpisah dengan
Belnada. VOC bukan hanya meminjam 2300 tentara dari Surakarta dan Yogyakarta
untuk mempertahankan Batavia yang diduga akan diserang Inggris, Tapi VOC juga
berpaling dari pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Belanda pun memulai
penyelidikan terhadap VOC dan berhasil mengungkap kebangkrutan, skandal, dan
salah urus dalam berbagai segi bidang (Ricklefs, 2005 : 168 )
Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja,
atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda
terbentuklah pemerintahan baru yang disebut Republik
Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka Perancis yang
sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V,
melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu
antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.
Pada tahun 1795 Heeren XVII dibubarkan dan digantikan
dengan sebuah komite baru. Dan tepat pada 1 Janiari 1800 VOC resmi dibubarkan.
Tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang
disebut “Aziatische Raad”. Walauapun
pemerintahan sudah beralih tangan namun di Indonesia tidak terjadi perubahan
yang besar karena para pemegang jabatan masih tetap sama dan menetapkan
kebijakan yang sama pula.
B.
INDONESIA DI BAWAH
PEMERINTAHAN DAENDELS
Pada tahun 1800 mulai
berlangsung pemerintahan baru di Indonesia. Negeri Belanda sudah dibawah
pemerintahan Perancis. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin
besar maka Napoleon Bnaparte mengangkat Luois Napoleon, adiknya sebagai
penguasa di Negeri Belnada tahun 1806. Dan pada 1808 Lous mengirim Marsekal
Herman Willem Daendels ke Batavia untukmenjadi Gurbernur Jendral dan memperkuat
pertahanan Jawa sebagai bassis melawan Inggris di Samudra Hindia.
Daendels adalah seorang
pemuja prinsip Revolusioner. Dia membawa suatu perpaduan antara semangat
pembaruan dan metode-metode revolusioner. Dia berusaha memberantas ketidakefisiennan,
penyelewengan dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa ((Ricklefs, 2005
: 171 )
Hal
yang dilakukan Deandels dalam mempertahankan jawa
1.Bidang Pertahanan
a.
Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar
dari suku-suku bangsa di Indonesia (pribumi).
b.
Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di
Kalijati Bandung.
c.
Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih
1.000 kilometer yang diselesaikan
dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos
jaga. Yang kemudian di kenal dengan Jalan Raya Pos ( Grote Postweg)
d.
Membangun armada laut dan pelabuhan armada dengan pusat di
Surabaya
2. Bidang Keuangan antar lain:
a.
Mengeluarkan mata uang kertas
b.
Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga
muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab,
Belanda.
c.
Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya (VOC)
yaitu memborongkan pungutan pajak. Contingenten, Penanaman Kopi dll.
3. Bidang Pemerintahan :
a.
Membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi Negara
b.
Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi
pegawai pemerintahan dan digaji.
c.
Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke
Welterreden (sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta)
d.
Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfec/wilayah.
e.
Membangun kantor-kantor pengadilan
f.
Membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat
penguasa daerah diatur kembali, Termasuk larangan menjual belikan jabatan
tersebut. Karena mengadakan pemberontakan kesultanan banten diahpuskan. (
Sartono, 1987 : 292 )
Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan
terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk,
sehingga menimbulkan perlawanan.Selain itu
Daendels juga menjual tanah-tanah negara kepada
swasta (China) merupakan kesalahan besar, maka ia dipanggil kembali ke Belanda
dan sebagai gantinya dikirim Gubernur Jenderal baru yaitu Janssens
Pemerintahan Jenssens sangat lemah dan ketika Inggris menyerang, ia menyerah
dan harus menandatangani perjanjian Tuntang (Kapitulasi Tuntang) tahun 1811 dan
sejak itu Indonesia dikuasai Inggris.
Isi
dari Kapitulasi Tuntang adalah :
1.
Seluruh Jawa dan sekitarnya
diserahkan kepada
Inggris
2.
Semua tentang Belanda menjadi tawanan Inggris
3.
Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris
dapat memegang jabatannya terus
4.
Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi
tanggung jawab Inggris.
Kapitulasi Tuntang
ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchmuty. Seminggu
sebelum Kapitulasi Tuntang, 11-8-1811 raja muda ( Viceroy ) Lord Minto yang
berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford rafless sebagai wakil
gubernur di jawa dan bawahannya, ( Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi,dan
Kalimantan Selatan ).
C.
INDONESIA DIBAWAH
PEMERINTAHAN RAFFLES
Pada tahun 1811 pimpinan
Inggris di India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang
berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan
60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan
pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.
Pemerintahaan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles yang. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan.
Pemerintahaan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles yang. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan.
Pemerintahan
Raffles didasarkan pada prinsip liberal. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan
menanam dan kebebasan perdagangan keduanya akan menjamin kebebasan produksi
eksport. Raffles bermaksud menerapkan politik colonial seperti yang di terapkan
Ingris di India menurut suatu system yang kemudian dikenal dengan pajak
tanah ( Landrent-sytem)
Kesetaraan rakyat dapat dicapainya dengan memberikan kebebasan serta jaminan
hokum. ( Sartono, 1987 : 292)
Pokok pikiran rafles adalah
sebagai berikut :
a.
Penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan
member kebebasan penuh untuk kultur dan berdagang
b.
Pemerintah secara langsung mengawasi tanah-tanah, hasilnya
dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara Bupati yang tugasnya terbatas
pada dinas-dinas umum.
c.
Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan
kontrak dan terbatas waktunya.
Bagi Rafles yang menjadi
penghalang utama pelaksanaan politiknya adalah struktor masyarakat feudal yang
sangat kuat kedudukannya dan system ekonomi yang masih bersifat tertutup
sehingga pembayaran pajak belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan uang tetapi
dengan In Natura.
Tindakan Raffles selama
memerintah di Indonesia.
1. Bidang Birokrasi Pemerintahan
Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan
sebagai berikut :
1)
Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.
2)
Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat
mematikan usaha-usaha rakyat.
3)
Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai
pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusa
2.
Bidang Ekonomi dan Keuangan
1)
Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli
rakyat.
2)
Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent)
3)
Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
3. Bidang Sosial
1)
Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)
2) Penghapusan perbudakan.
3) Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang
sangat kejam dengan melawan Harimau.
4. Bidang ilmu pengetahuan
Masa pemerintahan Raffles di
Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan,
seperti :
a.
Menulis buku History of Java
b. Menemukan bunga Rafflesia Arnoldi
c. Merintis Kebun Raya Bogor
Keadaan di negeri jajahan
rupanya sangat bergantung pada keadaan di negeri Eropa. Pada tahun 1814
Napoleon Bonaparte kalah melawan raja–raja di Eropa dalam perang koalisi. Untuk
memulihkan kembali keadaan Eropa maka diadakan konggres Wina 1814 sedangkan
antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti
Konsekuensi dari perjanjian tersebut maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819 Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Pada Tahun 1824 Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty Of London tahun 1824 isinya antara lain menegaskan:
1
Belanda memberikan Malaka kepada Inggris dan sebaliknya
Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda.
2
Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel
Singapura sedangkan Inggis di sebelah Utaranya.
D.
INDONESIA DIBAWAH KOMISARIS
JENDRAL
Setelah
berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah Pemerintahan
Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif
yang terdiri dari tiga orang, yaitu : Flout,
Buyskess dan Van Der Capellen. Mereka berpangkat komisaris Jendral. Masa
peralihan ini hanya berlangsung dari tahun 1816 – 1819. Pada tahun 1819, kepala
pemerintahan mulai dipegang oleh seorang Gubernur Jendral Van Der Capellen
(1816-1824).
Dengan berdirinya Singapura maka timbullah
perselisihan mengena batas-batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan
Belanda. Masalah ini kemudian diselesaikan lewat Treaty of London, 1824, yang
isinya sebagai berikut :
1. Kedua
negeri (Belanda dan Inggris) berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan
masing-masing.
2.
Belanda
menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan (Benggala, Gujarat, Malaka dan
Singapura
3.
Inggris
menarik diri dari nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka dan Belitung.
4. Kemerdekaan
Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, karena Aceh dijadikan Bufferstaat yaitu
daerah pemisah antara Kekuasaan Belanda di Indonesia dan Inggris di Singapura
dan Malaka.
5.
Inggris
dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.
Pada
kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif
terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia
semakin memburuk. Oleh karena itulah usulan Van Den Bosch untuk melaksanakan
Cultuur Stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap dapat
memberikan keuntungan yang besar bagi
negeri induk.
E.
PERLAWANAN-PERLAWANAN
TERHADAP PEMERINTAHAN KOLONIAL
1.
PEMBERONTAKAN SAPARUA ( 1817)
Ø Penyebab
:
a.
Penyerahan Maluku ke tangan Belanda
b.
Pengharusan kembali penyerahan wajib dan kerja
wajib yang pada jaman Inggris telah dihapuskan
c.
Tarif barang yang di setorkan untuk belanda
diturunkan dan pembayaranya di tunda-tunda
d.
Belada mulai menggerakan penduduk Maluku untuk
menjadi soldadu dalam tentara colonial.
e.
Pengeluaran uang kertas sebagai pengganti uang
logam yang merugikan masyarakat.
f.
Pemberian hukuman pukulan rotan terhadap Anthoni
Rhebok dan Philip Lathumahina karena terlibat percecokan setelah minum-minum.
Ø Kronologi
perang
Pada
3 Mei 1817 Thomas Matulesia dan kira-kira seratus orang lainya berkumpul di
Hutan Warlutun dan memutuskan untuk menghancurkan benteng Saparua. Pada 9 mei
terpilihlah Thomas Matulesia sebagai pemimpin dan pada 14 Mei seluruh penduduk
mengucapkan sumpah dan berkobarlah pemberontakan menyerbu Porto dan menyerang
Prembai yang akan di bawa ke Ambon
Pada
15 Mei malam benteng berhasil di kepung. Dalam penyerbuan ini Residen dan
keluarganya tewas kecuali anak laki-lakinya yang mendapatkan perlindungan.
Namun pada 3 Agustus Benteng dapat direbut kembali oleh Belnada. Pada 10
November rakyat Nusalaut meletakan senjata tanda menyerah dan tak lama setelah
itu tanggal 12 November Thomas Matulesia tertangkap. Sebagai tanda masa berakirnya
pemberontakan pada 16 November diadakan upacara agama. Thomas dan tokoh-tokoh
terkemukan lainya dijatuhi hukuman mati dan tokoh lain di buan ke Jawa.
2.
PERANG PADERI ( 1819- 1832)
Perang
Padri terjadi di daerah Minangkabau (Sumatera Barat). Istilah Padri berasal
dari kata Pidari atau Padre, yang berarti ulama yang selalu berpakaian putih.
Di Minangkabau terdapat dua pihak yang bertentangan. Di satu pihak adalah golongan yang setia pada adat, dan di lain pihak adalah golongan penganut Ajaran Wahabi dengan tokoh Haji Miskin, Haji Samanik dan Haji Piabang. Di antara mereka sering terjadi perselisihan yang pada akhirnya meningkat menjadi perang. Perang tersebut dinamakan Perang Padri
Di Minangkabau terdapat dua pihak yang bertentangan. Di satu pihak adalah golongan yang setia pada adat, dan di lain pihak adalah golongan penganut Ajaran Wahabi dengan tokoh Haji Miskin, Haji Samanik dan Haji Piabang. Di antara mereka sering terjadi perselisihan yang pada akhirnya meningkat menjadi perang. Perang tersebut dinamakan Perang Padri
Ø Penyebab perang :
a.
Pada awal abad ke-19, muncul kelompok Gerakan
Wahabi di Sumatera Barat yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam. Kelompok
pendukung gerakan ini dikenal sebagai kaum Padri.
b.
Gerakan kaum Padri mendapat tentangan dari
kelompok Kaum Adat.
c.
Pemerintah kolonial Belanda berpihak kepada Kaum
Adat. Pada tanggal 10 Februari 1821, diadakan perjanjian antara Residen de Puy
dan Tuanku Suruaso (pimpinan Kaum Adat).
d.
Berdasarkan perjanjian itu, Belanda menduduki
beberapa daerah di Sumatera Barat. Peristiwa itu menandai mulainya Perang
Padri.
Ø Proses
Perlawanan
Dalam
Perang Padri muncul banyak tokoh diantaranya adalah: Tuanku Imam Bonjol, Datuk
Bandaro, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku
Damasiang, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Alahan.
Perang Padri bermula dari pertentangan antara Kaum Ulama (Kaum Padri) dengan Kaum Adat. Pertentangan semakin tajam setelah Belanda campur tangan dengan membantu Kaum Adat. Pada tahun 1830, Kaum Padri dan Kaum Adat bersatu untuk melawan Belanda.
Untuk menghadapi Kaum Padri, Belanda mendirikan bentng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar. Perhatian Belanda terpecah dua, karena dalam waktu bersamaan, di Jawa Tengah pecah Perang Diponegoro. Untuk mengatasi keadaan, Belanda mengajak Kaum Padri berunding. Belanda mengakui kedaulatan Kaum Padri. Tetapi, setelah Belanda berhasil mengatasi Perang Diponegoro, Belanda pada tahun 1830 menyerang Kaum Padri lagi.
Tanggal 11 Januari 1833, Kaum Padri berhasil merebut kembali Benteng Bonjol. Pada tanggal 10 September 1833 Belanda di bawah pimpinan Mayor De Quary mengepung Bonjol.
Ø Akir
Perlawanan
Tanggal 25
Oktober 1833, Belanda mengajak Kaum Padri untuk berdamai dengan dikeluarkannya
“Plakat Panjang”. Pada bulan juni 1834, Belanda menyerang Kaum Padri lagi. Pada
tanggal 21 September 1837, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal
28 Oktober 1837, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian
dipindahkan ke Minahasa.
Pada tanggal 6 november 1864, Imam Bonjol wafat di Lutak, dan jenazahnya dimakamkan di Penelang, Manado. Meskipun Tuanku Imam Bonjol telah wafat, perlawanan masih berlanjut di bawah pimpinan Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Alahan
Pada tanggal 6 november 1864, Imam Bonjol wafat di Lutak, dan jenazahnya dimakamkan di Penelang, Manado. Meskipun Tuanku Imam Bonjol telah wafat, perlawanan masih berlanjut di bawah pimpinan Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Alahan
3.
Perang Diponegoro ( 1825-1830)
Ø Penyebab
Perang
a) Sebab-sebab umum
- Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa Tengan dikuasai Belanda
- Golongan bangsawan sangat kecewa karena Belanda melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak partikelir
- Kaum ulama Islam merasa resah karena berkembangnya kebudayaan barat yang sangat mengganggu dan bertentangan dengan agama
- Kehidupan rakyat semakin menderita karena Belanda melakukan tindakan pemerasan
- Pangeran Diponegoro merasa kecewa tidak diangkat menjadi pengganti raja, melainkan hanya sebagai wali raja.
- Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa Tengan dikuasai Belanda
- Golongan bangsawan sangat kecewa karena Belanda melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak partikelir
- Kaum ulama Islam merasa resah karena berkembangnya kebudayaan barat yang sangat mengganggu dan bertentangan dengan agama
- Kehidupan rakyat semakin menderita karena Belanda melakukan tindakan pemerasan
- Pangeran Diponegoro merasa kecewa tidak diangkat menjadi pengganti raja, melainkan hanya sebagai wali raja.
b) Sebab khusus
Belanda merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro dengan tegas menentang rencana itu. Sebagai unjuk protes patok-patok untuk pembuatan jalan dicabut dan diganti dengan tombak-tombak.
Belanda merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro dengan tegas menentang rencana itu. Sebagai unjuk protes patok-patok untuk pembuatan jalan dicabut dan diganti dengan tombak-tombak.
Ø
Jalanya Perang
Pusat perlawanan Pangeran Diponegoro
berawal di Selarong. Untuk menghindari sergapan Belanda, Pangeran Diponegoro
memindahkan markasnya ke tempat lain, yakni ke Pleret, Dekso, dan Pengasih.
Dari markas ke markas itu, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya.
Dengan taktik itu secara serentak pasukannya menyerang kedudukan Belanda di
berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selain menggunakan taktik perang gerilya, Pangeran Diponegoro juga menggunakan cara sebagai berikut:
a. Membentuk pasukan dengan nama Turkiyo, Bulkiyo, dan Arkiyo
b. Menjadikan Selarong sebagai pusat perlawanan
c. Mendirikan markas gerilya di Kalisoko, Selarong, Dekso, Plered, Semarang, Madiun, dan Kertasana.
Pada tahun 1826, Pangeran Diponegoro memperoleh banyak kemenangan karena mendapat dukungan rakyat. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Kyai Mojo, Sentot Ali Basah Prawirodirejo, Pangeran Mangkubumi, Surya Alam, Kerta Pengalasan, Kerto Dirjo, Suriaatmojo, Pangeran Serang, dan Kyai Kasan Beshari.
Selain menggunakan taktik perang gerilya, Pangeran Diponegoro juga menggunakan cara sebagai berikut:
a. Membentuk pasukan dengan nama Turkiyo, Bulkiyo, dan Arkiyo
b. Menjadikan Selarong sebagai pusat perlawanan
c. Mendirikan markas gerilya di Kalisoko, Selarong, Dekso, Plered, Semarang, Madiun, dan Kertasana.
Pada tahun 1826, Pangeran Diponegoro memperoleh banyak kemenangan karena mendapat dukungan rakyat. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Kyai Mojo, Sentot Ali Basah Prawirodirejo, Pangeran Mangkubumi, Surya Alam, Kerta Pengalasan, Kerto Dirjo, Suriaatmojo, Pangeran Serang, dan Kyai Kasan Beshari.
Ø
Usaha belanda untuk mengatasi peelawanan
Diponegoro
a.
Menggunakan sistem Benteng Stelsel, yaitu mendirikan
benteng pertahanan pada setiap daerah yang dikuasai Belanda. Tujuan pelaksanaan
benteng stelsel adalah untuk mempersempit daerah gerakan Pangeran Diponegoro
dan untuk memutuskan akses antar daerah
b.
Membentuk pasukan anti perang gerilya.
c.
Memberi janji yang menarik kepada Surakarta dan
Mangkunegaran agar tidak mendukung Pangeran Diponegoro.
d.
Memberi hadiah yang tinggi kepada orang yang dapat
menangkap Pangeran Diponegoro
e.
Mengangkat kembali Sultan Sepuh supaya dapat
mempengaruhi rakyat.
f.
Menggunakan siasat berunding.
Ø
Akir Perang
Pada tahun 1828, Kyai
Mojo menyerah sehingga pasukan Pangeran Diponegoro melemah. Disusul kemudian
oleh pasukan bantuan yang lainnya. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan
perundingan di Magelang. Perundingan ini gagal dan dengan tak terduga Pangeran
Diponegoro ditangkap oleh Jenderal De Kock. Setelah ditangkap, Pangeran
Diponegoro diasingkan ke Manado adn selanjutnya dipindahkan ke Makasar hingga
wafat pada tanggal 8 Januari 1855
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah runtuhnya VOC pada 1800
an Indonesia berada dalam zaman baru yaitu zaman pemerintahan Kolonial. Dalam
masa ini terjadi beberapa kali pergantian pemimpin. Pemimpin yang pertama
adalah Daendels yang di kenal dengan pembuatan jalan raya post dari Anyer
hingga Panarukan. Dan disusul kemudian dengan Raffles yang Di kenal dengan
pemerintahan yang liberalnya.
Selama Pemerintahan Kolonial
terjadi beberapa pemberontakan yang merupakan reaksi dari kekejaman
pemerintahan tersebut diantaranya Pemberontakan Saparua, perang Paderi Hingga
perang Diponegoro yang merupakan perang menyeluruh dan terlama dijawa. Karena
beberapa perang ini membuat kedudukan Belanda di Indonesia sempat terkoyak. Dan
terjadi kekosongan kas.
DAFTAR PUSTAKA
1. Kartodirdjo,
Sartono . 1987. Pengantar Sejarah
Indonesia Baru : 1500-1900 dari Emporium sampai imperium. Jakarta :
Gramedia
2. Riclefs,MC.
2005. Sejarah Indonesia Modern. Jogjakarta : Gajah Mada University Perss
3. http//:
Wikipedia. Com
4. http//:
Google.com